Selasa 17 Feb 2015 15:24 WIB
Revitalisasi Pasar

Pedagang Nilai Pemkab Bandung Kejar Target

Rep: C80/ Red: Djibril Muhammad
Pasar tradisional
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Pasar tradisional

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pedagang Pasar Soreang menilai, rencana revitalisasi pasar tradisional oleh pemkab Bandung terkesan dikejar target. Sebab, Pemkab belum koordinasi dengan pedagang, tapi proses lelang sudah akan dibuka.

Hal tersebut dikatakan Ketua 1 Asosiasi Pedagang Pasar Soreang (APPS), Maman Hidayat. Dirinya berharap agar proses lelang Pasar Soreang tidak terburu-buru dilakukan. Dia meminta lebih baik perlahan namun sesuai dengan keinginan pedagang.

"Jangan hanya ngejar target revitalisasi. Kalau alasannya menghadapi MEA silakan tertibkan PKL yang ada di depan pasar, sama pasar mingguan di Alfathu. Itu kan yang ngerusak pedagang resmi," kata Maman, Bandung, Selasa (17/2).

Maman menuturkan, terkait pernyataan Diskoperindag yang tidak akan membeli lahan, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Namun, kata dia, dalam master plan awal sudah disepakati apabila lahan di belakang pasar akan dijadikan sebagai terminal dan tempat relokasi sementara para pedagang.

"Untuk lahan di belakang itu kan wewenang Dishub karena mau bikin terminal dan jalan lingkar dalam. Jadi sinergitas antara tiap SKPD ini yang harus dibenahi sebelum membangun," katanya.

Maman mengungkapkan jika pedagang sebenarnya pasar Soreang tidak menentang rencana revitalisasi. Tapi, kata dia, konsep pembangunan harus jelas. Jangan sampai setelah lelang pemerintah lepas tangan dan akhirnya para pedagang harus berhadapan dengan pemenang lelang.

"Apakah nanti pedagang diadudombakan dengan yang menang lelang?. Anggota dewan harus turun tangan untuk menengahi masalah ini. DPRD secepatnya harus panggil pihak terkait," paparnya.

Maman menjelaskan, anggaran untuk revitalisasi Pasar Soreang pada tahun lalu sebesar Rp 227 miliar. Jika ada kenaikan harga jumlahnya bisa naik 10 persen menjadi Rp 300 miliar.

Dikatakan Maman, dari anggaran tersebut, direncanakan akan dibangun 1900 kios. Padahal jumlah pedagang resmi dan PKL jika ditotalkan sekitar 1300. Dengan jumlah anggaran tersebut, para pedagang rata-rata harus membayar kios seharga Rp 150 juta. Hal itu diakui Maman cukup memberatkan pedagang

"Jumlah kiosnya saja terlalu banyak. Pedagang resmi itu 900 dan PKLnya 400an. Pedagang juga menanyakan kok terlalu banyak kiosnya. Tidak usah terlalu mahal harganya. Yang penting kan pasar ramai," harapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement