REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih banyaknya desa yang belum teraliri listrik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Marwan Jafar mengatakan kebutuhan desa terhadap energi listrik saat ini makin bertambah luas. Baik sebagai alat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pelayanan publik, maupun sebagai prasarana produksi bagi kegiatan usaha masyarakat desa. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan mengupayakan solusi terhadap masalah ini, diantaranya melalui pengembangan desa mandiri energi di desa-desa yang sulit dijangkau PLN.
“Bagaimana desa mau berkembang, pelayanan sosialnya berjalan, kegiatan ekonominya maju, masyarakatnya sejahtera, jika kebutuhan energi listriknya saja tidak terpenuhi dengan baik?” katanya, di Jakarta, Ahad (15/2).
Dia menjelaskan, pengembangan desa mandiri energi dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di desa secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri. Sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap pasokan energi listrik dari luar. Pihaknya akan mendorong setiap desa memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri lebih dari 60 persen kebutuhan energi listriknya dan bahan bakarnya, dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki desa.
“Seperti desa-desa tertinggal, terpencil dan di perbatasan, yang jumlahnya 10 ribuan atau 13 persen dari seluruh desa di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, desa memiliki banyak sumber daya yang dapat menghasilkan energi listrik, baik dari sumber pertanian yang bisa menghasilkan biofuel dan agrofuel, maupun dari sumber nonpertanian seperti penggunaan mikrohidro, tenaga surya dan biogas. Semua sumberdaya ini, kata Marwan, tersedia di desa, sifatnya terbarukan dan ramah lingkungan, bisa menghasilkan energi listrik yang mencukupi kebutuhan desa secara mandiri tanpa tergantung lagi pasokan dari luar.
Namun ia menekankan bahwa untuk mewujudkan desa mandiri energi diperlukan dana yang tidak sedikit. Tidak cukup jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari Pemerintah. Diperlukan keikutsertaan kalangan swasta termasuk dunia usaha, di antaranya melaui program Corporate Social Responsibilty (CSR). Untuk itu Marwan rencananya akan bekerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha swasta untuk mendukung program ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika