REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan apapun keputusan yang nantinya diambil Presiden Joko Widodo terkait calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan tetap akan menjadi catatan buram bagi sejarah RI.

"Publik telah terpolarisasi antara yang mendukung dan menolak, sehingga apapun yang akan diputuskan Presiden Jokowi akan menjadi catatan buram dalam sejarah," katanya, Ahad (15/2).

Melantik BG berarti melawan kehendak sebagian besar publik dan jika tidak melantik maka citra Polri mengalami degradasi.

Menurutnya, kondisi saat ini terjadi karena Jokowi yang terlalu lama dan lambat mengambil keputusan. Seharusnya,  ketika ada kesempatan melantik BG menjadi Kapolri atau memproses ulang calon kapolri, Jokowi bisa lebih cepat bersikap dan bertindak. Dengan begitu, konflik tidak akan menyebar dan menjalar kemana-mana dan ada kepastian hukum. Tetapi, Jokowi justru memilih untuk menunda.

Publik pun pada akhirnya membuat persepsi negatif kepada presiden. Publik dapat menduga presiden sedang terhimpit oleh berbagai kepentingan dan presiden tidak mampu memilih dan memilah mana yang terbaik buat bangsa dan negara.

Dia menambahkan, kisruh KPK dan Polri tidak kunjung teratasi pun karena Presiden Jokowi ingin memuaskan semua pihak dan presiden tidak mau disalahkan sendirian atas keputusan yang akan diambilnya. Karena itu Presiden Jokowi meminta pendapat dari semua pihak, termasuk membentuk tim sembilan.

Tetapi, ketika babak kisruh cakapolri sudah memasuki tahap akhir, ia memprediksi tak akan banyak menguntungkan Jokowi secara politis.

"Jokowi sudah kehilangan momentum," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika