REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengatakan tidak semua desa kreatif dalam mengelola dana desa. Jika tidak ada sistem pendampingan yang jelas terhadap jalannya program-program desa, maka akan ada banyak kepala daerah yang bisa terjebak dan melakukan kesalahan.
"Monitoring ini harus sangat ketat dari BPK dan BPKP. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kepala desa bisa dipenjara," ujar dia, Sabtu (14/2).
Mengenai mekanisme pelaksanaannya, Viva mengatakan, DPR akan memanggil kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam waktu dekat.
"Nanti akan kami undang Kemendagri, Menteri Desa untuk jelaskan apa program selanjutnya dari mereka dalam rangka dana desa ini. Kan fungsi DPR ini hanya mengawasi saja. Implementasi program dan dana kan pemerintah," kata Viva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika