Sabtu 14 Feb 2015 14:32 WIB

Toko Jejaring Nasional Ancam Ekonomi Kerakyatan

Rep: heri purwata/ Red: Taufik Rachman
Display televisi di sebuah super market
Foto: republika
Display televisi di sebuah super market

REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Puspayoga mengkhawatirkan keberadaan toko jejaring nasional bisa mengancam ekonomi kerakyatan yang dirintis pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk mengatur keberadaan toko jejaring nasional di wilayah masing-masing.

Puspayoga mengemukakan hal itu ketika melakukan kunjungan di Pasar Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Saat ini, toko jejaring nasional sudah merambah tingkat pedesaan. Kondisi ini lambat laun akan mematikan ekonomi kerakyatan yang ada dan telah dirintis oleh pemerintah daerah.

"Keberadaan toko jejaring nasional hingga tingkat desa pasti akan mengganggu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu seperti adanya pasar tradisional dan juga koperasi," kata Puspayoga.

Meski bakal mengganggu ekonomi kerakyatan, kata Puspayoga, Kementrian Koperasi dan UMKM tak bisa berbuat banyak. Sebab kewenangan memberikan izin berdirinya toko jejaring nasional ada tingkat bupati atau wali kota.

"Kita bisanya hanya mengimbau agar pendirian toko jejaring nasional harus diatur ketat. Jika perlu dilarang agar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh," katanya.

Puspayoga mengaku dalam beberapa hari kunjungan sentra-sentra UMKM di Yogyakarta juga telah mendapatkan masukan dan kendala yang dihadapi UMKM sehingga mereka sulit maju.

"Misalnya di kerajinan perak Kotagede sudah berkembang karena bahan baku sudah mahal serta kena pajak. Setelah produk jadi juga dikenakan pajak lagi," ujarnya.

Sementara Bupati Bantul, DIY, Sri Surya Widati menegaskan Pemkab Bantul mempunyai Perda pengaturan berdirinya toko jejaring nasional. Sehingga, bupati memastikan keberadaan toko jejaring nasional tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat kecil.

"Sudah ada aturan jelas. Jika melanggar maka izin akan kita cabut," kata Sri Surya Widati.

Pemkab Bantul, kata Ida -- panggilan akrab Sri Surya Widati -- juga terus melakukan renovasi dan pembangunan pasar tradisional agar higienis dan nyaman untuk dikunjungi.

"Jangan sampai ada air yang menggenang di dalam pasar, tidak ada bau busuk yang menyengat seperti pasar tradisional puluhan tahun yang lalu," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement