REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia melakukan pembatasan pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk Pembantu Rumah Tangga (PRT).
''Dalam waktu secepatnya, kita stop pengiriman TKI pembantu rumah tangga,'' kata presiden menegaskan, Jum'at (13/2).
Penegasan itu disampaikan Jokowi saat membuka Munas II Partai Hanura di Diamond Convention Center, Solo, Jateng. Munas berlangsung 13-15 Februari diikuti 8.000 orang dari unsur DPP, DPW, DPC se-Indonesia.
Jokowi mengaku punya pengalaman pahit ketika melakukan kunjungan ke Malaysia, Brunei, dan Philipina. Pengalaman paling pahit ketika berkunjung ke negeri Jiran, Malaysia. Ia menerima laporan TKI di sana sebanyak 2,3 juta orang. Dari jumlah itu 1,2 juta orang diantaranmya ilegal.
Dan, kebanyakan TKI yang ada di Malaysia adalah PRT. Ketika Jokowi menyampaikan hal ini, disambut tepuk riuh peserta Munas yang memadati gedung. Lalu Jokowi mengingatkan, ''jangan tepuk tangan.''
TKI yang ada di Malaysia di samping ilegal, kata Jokowi, juga banyak yang bermasalah. Sudah 1.000 orang yang dijemput dengan pesawat Hercules. Menteri Ternaga Kerja dan Transmigrasi diberi tugas untuk melakukan penjemputan secara bertahap.
Sekadar informasi, tiga negara pensuplai tenaga kerja, terutama PRT. Diantaranya, dari Afrika, Philipina, dan Indonesia pensuplai paling banyak. Dan, paling banyak yang bermasalah. ''Ini masalah martabat bangsa. Apalagi TKI bermasalah dengan negara tetangga, Malaysia''.
Jokowi mengakui, hatinya sakit ketika menerima laporan TKI di Malaysia banyak yang ilegal. Dan, yang paling bermasalah PRT.
''Laporan ini sungguh menyakitkan. Saya minta Menaker untuk segera menyelesaikan. Pasang target, sampai kapan mereka dipulangkan secara bertahap,'' tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika