REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Santa, Jakarta Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut pemerintah adil terhadap para pedagang kecil yang semakin tergeser karena banyaknya tempat makan dan kafe di dalam Pasar Santa.
Koordinator Advokasi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHHAM), Arimo Manurung mengatakan belasan pedagang tersebut telah digusur dan tidak diberikan tempat relokasi. Padahal mereka sudah berjualan puluhan tahun di sana.
"Ya ini pedagang hanya diberi waktu dua kali 24 jam. Setelah itu digusur, tanpa diberikan tempat dagang pengganti yang layak," tutur Arimo pada Republika, Jumat (13/2).
Seorang Pedagang Pecel Ayam, bernama Imah (42) mengatakan bahwa alasan mereka digusur karena kemacetan. Padahal menurutnya yang membuat macet adalah mobil-mobil pemilik dan pengunjung kafe di atas pasar. Imah pun menyebutkan lebih dari 200 pedagang akan ditertibkan, termasuk di pasar buah.
"Ya gimana tidak macet. Satu orang pengunjung, satu mobil. Belum lagi pedagang di atas pasti bawa mobil. Mending kalau udah belanja langsung pulang. Ini mereka jajan sambil ngobrol-ngobrol berjam-jam," jelas perempuan yang sudah berjualan 20 tahun itu menceritakan kondisi di Pasar Santa.
Ia menyayangkan kebijakan penggusuran tersebut. Seolah-olah pemerintah lebih mementingkan pedagang kelas atas dari pada masyarakat yang sudah berjualan lama di sana. Hingga saat ini Imah mengaku dirinya dan teman-teman PKL lain belum mendapat tempat relokasi yang baru.
Senada dengan Imah, Mulyati (43) penjual obralan barang-barang perkakas mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya dulu semasa Pasar Santa masih sepi, tidak pernah ada penggusuran.
Kebijakan ini hanya muncul setelah daerah tersebut ramai dan dibangun Kafe. Setiap sabtu-minggu sore sampai malam, kawasan tersebut selalu dikunjungi banyak orang. "Kita sih tidak masalah mau digusur juga. Yang penting ada tempat dagang yang baru," ungkap ibu yang sudah berjualan sepuluh tahun itu.
Menurut Arimo, aksi unjuk rasa ini akan dimediasikan dengan Wakil Gubernur. Tapi hingga saat ini belum juga ada tindak lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika