REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang paripurna pengesahan RUU APBN Perubahan 2015 diwarnai hujan interupsi, yang sebagian besar dilontarkan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp 3,5 triliun yang sebelumnya telah disepakati oleh Komisi XI dan Badan Anggaran. Rieke mengatakan suntikan modal tersebut perlu dipertanyakan karena BPJS bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"BPJS adalah lembaga nirlaba. Suntikan modal ini harus dijelaskan," katanya di ruang sidang paripurna Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakartan Jumat (13/2).
Selain itu, Rieke juga mengkritik keputusan pemerintah khususnya Kementerian Sosial yang hanya memasukkan jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 88,2 juta orang. Padahal menurutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 2011, ada 100,8 juta orang yang harus mendapat jaminan sosial.
"Itu artinya puluhan juta orang yang seharusnya dicover negara tapi tidak tercover," ucapnya.
Rieke mengatakan dalam rencana kerja Kemensos, jumlah penerima bantuan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga 2019. Ia menegaskan dengan skema seperti itu, maka PDIP yakin bahwa orang miskin di Indonesia akan bertambah setiap tahunnya.
"Saya berharap mendapatkan dukungan dari rekan-rekan DPR di paripurna untuk menunda kesepakatan mengenai RUU APBN Perubahan 2015," ujarnya.
Interupsi juga disampaikan anggota fraksi PDIP lainnya, Daniel Lumban Tobing. Daniel mempertanyakan RUU APBNP 2015 yang belum mencantumkan anggaran setiap Kementerian/Lembaga. Padahal, kata dia, rincian tersebut selalu dicantumkan dala setiap kali pengesahan RUU APBN sebelumnya.
"Mohon kiranya dilengkapi terlebih dahulu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
