REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kapolda Papua Irjen Yotje Mende meminta agar pelantikan anggota DPRD Tolikara ditunda dengan alasan keamanan.
"Demi alasan keamanan saya akan bertemu dan meminta kepada Gubernur Papua agar pelantikan anggota DPRD Tolikara ditunda," kata Irjen Pol Mende dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat, agama dan pemuda di Jayapura, Kamis (12/2).
Pertemuan yang juga dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Fransen Siahaan dan sejumlah pejabat dari forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), Kapolda Papua mengatakan, selain meminta agar pelantikan anggota DPRP Tolikara ditunda.
Pihaknya juga mengajukan opsi lain, yakni silakan dilantik namun bagi calon anggota DPRD Tolikara yang bermasalah agar jangan dilantik. Hal itu disebabkan, bila tetap dilantik maka akan membawa dampak yang luas, kata Irjen Mende seraya menambahkan, aksi demo yang dilakukan sekelompok warga di ruas jalan Wamena-Tolikara dipalang dengan memotong pohon-pohon yang ada di sekitar jalan tersebut.
Akibatnya puluhan kendaraan yang mengangkut bahan makanan baik tujuan Tolikara maupun Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat melanjutkan perjalanannya.
"Saat ini pemalangan sudah berhasil diatasi dengan dilakukannya pendekatan kepada masyarakat setempat yang menuntut wakil rakyat dari daerahnya tetap dilantik, karena suara yang diperoleh sudah memenuhi kouta, namun ternyata suaranya hilang sehingga tidak bisa dilantik," jelas Kapolda Papua.
Menurutnya, kasus hilangnya perolehan suara yang terjadi di Tolikara itu sudah masuk rana pidana sehingga saat ini pihaknya mulai menyelidiki kasus tersebut. Karena itulah khusus untuk DPRD Tolikara diharapkan tidak dilakukan pelantikan atau tidak melantik calon yang bermasalah, kata Irjen Mende.
Selain DPRD Tolikara tercatat tujuh kabupaten lainnya yang hingga kini belum dilantik, yakni DPRD Intan Jaya, Mamberamo Raya, Mimika, Paniai, Supiori, Yahukimo dan DRPD Nduga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
