REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memandang perlunya penempatan pegawai teknis di setiap perwakilan RI di luar negeri yang menjadi penempatan TKI agar berbagai permasalahan TKI di luar negeri dapat segera dituntaskan.
"BNP2TKI memandang perlu dan mendesak menempatkan Pegawai Teknis yang menguasai Penempatan dan Perlindungan TKI (P2TKI) di setiap negara penempatan TKI, untuk membantu Perwakilan RI di luar negeri pada fungsi P2TKI," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, Rabu (11/2).
Menurut Nusron, rencana itu akan segera dikomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri mengingat penanganan permasalahan TKI dianggap sudah sangat mendesak untuk segera diselesaikan.
Ia menilai permasalahan TKI di luar negeri merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya dan negara wajib hadir.
"Penempatan dan perlindungan TKI menjadi satu hal yang tak bisa dipisahkan. Karenanya, pemerintah harus melakukan berbagai upaya yang memungkinkan terkait hal itu," ujarnya.
Selain rencana menempatkan pegawai teknis di negara penempatan TKI, BNP2TKI saat ini juga sedang mengkaji pola terbaik penempatan TKI. Hal itu sekaligus untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malaysia yang meminta 'one channel' dalam penempatan TKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
