REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Tengara Presiden Joko Widodo untuk memisahkan diri dari Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan semakin menguat, sejalan dengan tak segera selesainya konflik KPK dan Polri.
"Menurut saya, jika langkah itu diambil Presiden Jokowi, mungkin saja Megawati dan PDI Perjuangan akan sedikit merugi, tapi tetap akan eksis sebagai kekuatan politik besar. Karena pondasi Megawati dan PDI Perjuangan sudah kokoh. Sementara bagi Presiden Jokowi niscaya akan merupakan 'bunuh diri' politik dan konyol," ujar dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi, Rabu (11/2).
Haryadi menilai dorongan untuk berpisah dengan partai yang mengusung Jokowi itu terutama berasal dari figur atau faksi kelompok relawan pendukung presiden yang karakternya memang antipartai.
Lantaran, lanjut dia, antipartai berarti menentang semangat konstitusi yang mengharuskan pengembangan demokrasi Indonesia berpilar partai, sehingga Presiden Jokowi akan kehilangan basis kekuatan di parlemen.
"Mungkin saja ada partai lain yang siap mendukung Jokowi di parlemen, tapi kepentingannya semu dan sesaat. Secara demikian, pasti kinerja kekuasaan pemerintahan tidak akan efektif," jelas Haryadi.
Di saat yang sama, memisahkan diri dari Megawati, maka Presiden Jokowi akan kehilangan patron ideologi nasionalisme-kewargaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika