REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta partai politik agar menyelesaikan masalah internal jelang pendaftaran calon dalam pemilukada mendatang. Hal ini terkait dengan dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dan PPP.
Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan pihaknya berharap saat tahapan pilkada dimulai masalah partai bisa selesai di internal. Termasuk masalah hukum bisa dibereskan.
"Jangan sampai ada masalah saat pendaftaran calon," ujarnya kepada wartawan di Mataram, Rabu (11/2).
Ia menuturkan, KPU tidak dalam posisi untuk menetapkan parpol karena hal itu sudah wilayah kementerian Hukum dan HAM.
Namun, sejak awal KPU mengantisipasi dengan menyurati Kemenkumham terkait masalah kedua partai. "Sehingga tidak ada kerancuan saat memberikan perlakuan saat pendaftaran calon," ujarnya.
Menurutnya, jika saat pendaftaran calon, kedua kubu di masing-masing partai yang sedang bermasalah mengajukan calon. Maka, pihaknya sepenuhnya menyerahkan kepada Kemenkum HAM.
Ansori menambahkan pihaknya sudah melakukan persiapan pilkada serentak di tujuh Kabupaten/ Kota di NTB pada tahun ini dan 2016 mendatang. "KPU NTB sudah memiliki kesiapan 2015 maupun 2016 dengan ditunjukan kesiapan anggaran 7 kabupaten/kota," katanya.
Menurutnya, anggaran pilkada untuk Kota Mataram sebesar Rp 11 Miliar, KLU Rp 8 Miliar, Loteng Rp 28 Miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 7 Miliar, Kabupaten Dompu Rp 12 Miliar, Kabupaten Bima Rp 18 Miliar. Sementara, Kabupaten Sumbawa masih dalam tahap konfirmasi.
"KPU dibantu provinsi, hibah Rp 1,5 Miliar dari pemda NTB," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
