REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemenuhan pangan masyarakat Indonesia seharusnya disesuaikan dengan kondisi alam dan tanah Indonesia. Maka, produknya tidak perlu melulu beras, jagung, gula, kedelai atau daging sebagaimana dikonsepkan dalam swasembada Presiden Jokowi di Kabinet Kerja.

Sebab, makanan masyarakat Indonesia bervariasi. Ketimbang membuka lahan besar-besaran, pengembalian konsep hutan untuk pengadaan panganlah yang seharusnya dilakukan.

“Karena pada awalnya, makanan pokok kita adalah sagu,” kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hasroel Thayib kepada Republika ditemui dalam acara seminar Bioteknologi pada Rabu (11/2).

Padi, kata dia, bukanlah makanan asli kebudayaan Indonesia. Ia datang dari India, dibawa oleh Bangsa Arya dan Ajisaka. Bersama padi, bangsa India juga membawa serta agama berikut Dewi Sri yang hingga kini identik dengan pertanian.

Kasusnya berulang seperti saat ini, di mana warga kota melihat bangsa barat yang memakan roti. “Maka kita pun ikutan makan roti, karena disadari atau tidak, menganggap kebudayaan mereka lebih tinggi,” lanjutnya.

Padahal, Indonesia punya lahan yang kaya. Bangsa Indonesia tidak akan kurang makans ekalipun taka da beras atau jagung. Sebab banyak makanan lain yang bisa diolah dan tak kalah gizinya untuk memenuhi pangan nasional.

Dikatakannya, selama ini konsep swasembada pangan salah kaprah. Terlebih jika konsep pertanian dilanjutkan dengan pelaksanaan rekayasa genetika, maka kegagalan dan kerusakan alamlah yang akan didapat.

Bukan soal rekayasa genetikanya, melainkan soal pengrusakan alam akibat pembukaan lahan itu sendiri. Pasalnya,pemerintah telah sekian lama tak mempertimbangkan lingkungan Indonesia yang unik, di mana alam Indonesia kaya akan hutan berikut bahan pangannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika