REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah saatnya daerah mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengatakan sudah saatnya daerah menjadi pusat-pusat ekonomi baru.

Menurut Farouk, daerah harus mendapatkan prioritas dalam anggaran pembangunan infrastruktur RAPBN-P 2015. “Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh pemerintah hendaknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat daerah. Daerah harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur,” kata Farouk, Rabu (11/2).

Namun selain penganggaran ditingkat pusat, pembangunan daerah juga harus diikuti kesiapan dari masing-masing pemimpin daerah. Alokasi dana desa harus disambut dengan persiapan yang matang ditingkat aparatur dan masyarakat desa. Sehingga pembangunan akan bisa dinikmati oleh warga desa keseluruhan.

Karena itu, Farouk meminta pembahasan RAPBN-P 2015 oleh DPR hendaknya dilakukan dengan pertimbangan bersama DPD. Agar postur APBN yang terbentuk bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.

RAPBN-P 2015 akan menjadi APBN pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pencanangan RAPBN-P 2015 yang dibahas usai perumusan RPJM mengakomodir tambahan program prioritas yang meliputi dukungan sector unggulan infrastruktur pendukung ekonomi. Seperti pangan, energi, maritime, pariwisata dan industri. 

“Optimisme yang muncul dalam APBN-P 2015 menjadi sinyal positif dari pemerintah untuk rakyat bahwa momentum perbaikan akan segera dilakukan. Tapi jangan sampai APBN-P 2015 hanya menguntungkan elit tertentu,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika