REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Banjir akibat luapan Kali Lamong mendapat atensi serius dari dua pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pasalnya, kedua wilayah tersebut sama-sama terdampak cukup parah. Guna menemukan solusi terhadap problem klasik tersebut, rapat koordinasi digelar di balai kota Surabaya, Selasa (10/2).
Rapat tersebut dipimpin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya, Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, serta jajaran kejaksaan dan kepolisian.
Tri Rismaharini menyampaikan, sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya penguatan tanggul. Namun, menurut dia, tanggul yang dibangun hanya pada lokasi yang secara administratif berada di wilayah Kota Pahlawan. Dan di situlah masalahnya, menurut dia,
Problem luapan Kali Lamong, menurut Risma, panggilan Wali Kota Surabaya, bukan merupakan masalah satu kota/kabupaten saja. Melainkan, mencakup lintas wilayah mulai dari hulu hingga muara sungai. “Kami bangun sendiri tanggul itu tapi kalau pada dasarnya Kali Lamong itu dangkal, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kami berharap bantuan dari BBWS mengurus masalah sungainya,” ujar dia.
Hal senada juga disampaikan Bupati Sambari. Menurut dia, tanggul bukan satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Pengerukan Kali Lamong mutlak diperlukan. “Pada intinya dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem ini,” kata dia.
Tensi pertemuan sempat meninggi saat Wali Kota Risma memaparkan kondisi warga yang terdampak banjir. Dia mengatakan, banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi tahun demi tahun telah mempengaruhi kondisi psikologis warga. Tak sedikit warga yang bersikap apatis karena merasa terbiasa dengan kondisi tersebut.
“Kasihan warga, Pak. Kondisi saat ini di daerah Gendong masih belum surut. Mayoritas warga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen karena tambak dan sawahnya rusak,” ujar Risma dengan nada emosional kepada Bupati Gresik.
Risma berharap, kapasitas saluran air di Kali Lamong bisa diperbesar. “Sejauh ini kami hanya bisa berupaya penguatan tanggul. Sedangkan pengerukan Kali Lamong kami tidak berani karena bukan merupakan kewenangan kami,” ujar dia.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha termasuk salah satu yang bersuara lantang mendesak BBWS melakukan aksi nyata. Dia menyesalkan minimnya perhatian pusat, yang dalam hal ini diwakili BBWS, terhadap daerah-daerah rawan banjir akibat luapan sungai.
“Rumah saya di Tambakdono selama ini tidak pernah sampai air masuk ke rumah. Tapi kali ini air sampai masuk ke dalam rumah. Ini, kan parah,” kata dia.
Dijumpai usai pertemuan, Kepala Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Yudi Pratondo mengatakan, BBWS telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk normalisasi sedimentasi Kali Lamong. Menurut dia, total dana yang dibutuhkan sejatinya mencapai 900 miliar rupiah. “Ini paling hanya untuk normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke Ibu Wali,” ujar Yudi.
DitegaskanYudi, untuk meminimalisir terjadinya luapan Kali Lamong, BBWS akan melakukan pelebaran. Sungai yang sekarang lebarnya sekitar 10 meter akan dilebarkan menjadi 30 meter. Sehingga, apabila kapasitas sungai lebih besar, maka akan bisa menampung debit air dalam jumlah lebih besar. Meskipun begitu, Yudi menyebut, pelebaran itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama.
“Tentu nggak bisa sim salabim. Makanya kita akan prioritaskan titik-titik urgen. Tapi yang jelas, nggak semua titik sama karena makin ke hilir makin kecil. Jadi nggak sama,” ujar Yudi.
Banjir akibat luapan Kali Lamong sejak Kamis (5/10) telah menyebabkan setidaknya tiga warga Gresik tewas. Selain itu, 12.229 rumah di 54 desa terendam, serta 3 ribu hektare lahan pertanian tergenang, di mana sebagian di antaranya mengalami gagal panen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika