REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik merek mobil Malaysia, Proton jadi Mobil Nasional (Mobnas) terus bergulir. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan Proton bukan program pemerintah, tapi swasta. Menurutnya siapapun pihak swasta yang bekerja sama, harus dihormati.
"Kalau kehadiran Presiden atau pemerintah mendukung swasta bagus-bagus saja," katanya, Senin (9/2).
Menurut Wakil Ketua Umum partai Gerindra itu, sah saja jika Proton mulai dikembangkan di Indonesia. Sebab, Proton awal mulanya juga kerjasama dengan merek Mitsubishi asal Jepang.
Jadi, kalau Proton ingin dikembangkan di Indonesia, tergantung kesiapan mereka menghadapi kompetisi otomotif nasional yang semakin ketat. Menurutnya, Mobnas bukan berarti mobil pemerintah, tapi mobil negara. Jadi bukan proyek satu negara.
"Kalau ada transfer teknologi dan jadi mobil yang bisa dirakit di Indonesia, itu sah-sah saja, tidak ada masalah," ujarnya.
Fadli justru mempertanyakan nasib mobil Esemka yang akan dijadikan mobnas. Menurutnya, mobil Esemka sekarang justru tidak jelas nasibnya. "Apakah Esemka itu tidak jadi atau bagaimana," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
