REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wacana pemerintah menjadikan Proton sebagai mobil nasional terus menuai kontroversi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk menjadikan Proton sebagai mobil nasional, harus ada studi kelayakan terlebih dahulu.

"Saya harus melihat studi kelayakannya seperti apa. Kemudian target yang harus dicapainya apa," kata dia di sela-sela kunjungannya di Manila, Filipina, seperti yang dilansir setkab.go.id, Senin (9/2).

Sehingga, menurut Jokowi, perjanjian kerja sama antara PT Adiperkasa Citra Lestari, yang merupakan perusahaan milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhard, baru merupakan langkah awal. Belum ada kesepakatan menjadikan Proton sebagai mobil nasional.

Sementara itu, mengenai terpilihnya Proton sebagai mitra untuk mengembangkan industri otomotif dalam negeri, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk menjalin investasi dengan negara mana pun.

"Kalau investasi ya silahkan. Mau dari Korea silahkan, mau dari Jepang yang sudah banyak investasinya juga silahkan," kata mantan wali kota Solo yang pernah mempopulerkan mobil Esemka tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menyaksikan kerja sama antara PT Adiperkasa Citra Lestari, yang merupakan perusahaan milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhard, di sela-sela kunjungan kerjanya di Malaysia pada Sabtu (7/2). Namun, perjanjian kerja sama antara swasta dengan swasta itu menuai kontroversi.

Sebab, Proton diketahui belum cukup berhasil dalam mengembangkan mobil. Di Indonesia saja, mobil Proton hanya terjual 525 unit. Selain itu, PT Adiperkasa Citra Lestari juga diketahui bukan merupakan perusahaan otomotif yang bonafid. Sebab, PT Adiperkasa ternyata hanya berkantor di sebuah ruko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika