Senin 09 Feb 2015 01:39 WIB

Prabowo Ingatkan Kadernya Jauhi Korupsi

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan ketika berjalan menuju ruang tunggu setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan ketika berjalan menuju ruang tunggu setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan kadernya untuk menjauhi korupsi dan menjaga kepercayaan rakyat selama menjalankan tugas.

"Kita tidak boleh menimbulkan kerusakan, misal korupsi berjamaah. Godaan akan banyak," kata Prabowo dalam acara peletakan batu pertama Kantor DPD Gerindra DKI, Ahad (8/2).

Ia meminta semua kader menjaga kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka dan jangan sampai menjadi pengkhianat bagi bangsa sendiri. Korupsi, ujar dia, akan menjauhkan Gerindra dari rakyat dan menghilangkan kepercayaan yang selama ini telah membesarkan partai berlambang garuda itu.

"Kalau kita tinggalkan perjuangan kita, rakyat juga akan meninggalkan kita. Saudara harus mengejar mandat rakyat. Titipan rakyat, kalau tidak menjaga mandat berarti Saudara berkhianat pada rakyat," tutur dia.

Semakin besar partai, kata dia, godaan dan cobaan akan semakin besar sehingga ia mewanti semua kader untuk berhati-hati dan mawas diri karena rakyat memperhatikan kinerja yang baik. "Semakin diharapkan oleh rakyat, kita harus mawas diri. Semakin dihormati semakin akan banyak godaan," kata dia.

Sebelumnya, peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan dinamika partai politik hingga kini hanya berkutat pada masalah internal partai. Dinamika itu belum mengisyaratkan adanya keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi.

"Sama sekali belum ada keberpihakan kepada pemberantasan korupsi," kata dia.

Menurut dia, keberpihakan partai terhadap pemberantasan korupsi dapat menjadi kunci pemberantasan korupsi di berbagai lini jabatan publik karena penentuan jabatan publik harus melalui parlemen, sementara parlemen dikendalikan oleh partai.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement