Ahad 08 Feb 2015 21:56 WIB

Bappenas: Belum Ada Pembicaraan Soal Mobnas

Rep: C70/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas Andrinof Chaniago
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas Andrinof Chaniago

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan dalam rapat kabinet pemerintahan belum ada pembicaraan untuk proyek mobil nasional (Mobnas).

"(Mobnas) belum dibicarakan tapi keinginan ada, meningkatkan produksi dalam negeri ada," katanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat, Ahad (8/2).

Sebelumnya, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan mobil Malaysia, Proton, dan perusahaan otomotif Indonesia, PT Adi perkasa Citra Lestari (ACL), di Shah Alam, Malaysia, Jumat (6/2).

Proton disebut sepakat membantu ACL melakukan riset dan pengembangan mobil nasional di Tanah Air. Perusahaan pelat merah Malaysia itu rencananya akan mengkaji potensi pengembangan dan produksi mobil di Indonesia.

"Proton bukan satu-satunya pilihan. Itu MoU umum, bukan kontrak kerja," ujar Andrinof.

Ia melanjutkan, Bappenas belum memberikan usulan kepada presiden mengenai rencana pengembangan mobnas. Pemerintah akan melihat terlebih dahulu mana kerja sama yang paling menguntungkan dan cepat membuat Indonesia mandiri.

Andrinof mengatakan untuk industri mobil, kerja sama dapat dilakukan dengan Korea atau Jepang. Kerja sama harus dilakukan dengan negara yang posisinya relatif setara. Dengan Jepang, menurutnya sedikit sulit, karena negara tersebut cenderung ingin mempertahankan dominasi.

Sedangkan negara Korea atau Malaysia tidak seperti Jepang. Korea adalah negara yang mengikuti Jepang. Sedangkan Malaysia adalah negara yang mengikuti Korea. "Nah kita mau ke mana langsung ke Cina, Korea, India, belum tentu ke Malaysia," ucapnya.

Andrinof menambahkan, masyarakat tak perlu merisaukan kerja sama yang terjadi antara Proton dengan ACL. Karena, katanya, penandatanganan MoU itu, bukan meluncurkan suatu produk atau rencana produksi.

"Kalau dia minta anggaran APBN, keringanan pajak, baru bisa dimasalahkan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement