REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah untuk menggandeng produsen otomotif Malaysia, Proton, untuk kembangkan mobil nasional menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Presiden Joko Widodo dinilai lupa akan potensi yang dimiliki negeri sendiri.
Mengenai mobil nasional sendiri, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) merasa bahwa selama ini pihaknya tidak pernah diajak diskusi mengenai proyek mobil nasional.
Ketua 1 Gaikindo Jongkie Sugiarto mengungkapkan, istilah mobil nasional sendiri patut dipertanyakan. Sebab menurutnya, sejak tahun 1998 Indonesia mencabut Inpres nomor 2 tahun 1996 dan Keppres nomor 42 tahun 1996 tentang mobil nasional.
"Selama ini (pemerintah) belum pernah mengajak bicara mobnas. Karena memang mobnas semenjak 1998 tidak ada lagi. Dulu ada inpres nomor 2 1996. Tapi sejak itu tidak ada lagi," jelas Jongkie kepada Republika, Ahad (8/2).
Jongkie melanjutkan, saat itu krisis 1998, dan Indonesia kalah di WTO (World Trade Organization). Sehingga Indonesia diminta mencabut Inpres nomor 2 tahun tahun 1996 tentang pengembangan mobil nasional tersebut.
"Jadi, sekarang tidak ada lagi definisi pasti mobil nasional itu seperti apa. Tentang kerjasama dengan Proton kami juga tidak tahu menahu," ujarnya.
Perlu diketahui bahwa dalam pengembangan mobil nasional oleh Timor sejak 1996 lalu, Indonesia memasok spare part dari Korea Selatan. Kemudian produsen otomotif dari Jepang yang saat itu menguasai pasar Indonesia, melaporkan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Indonesia dinilai diskriminatif terhadap produsen mobil selain KIA dari Korea Selatan. Saat itulah Indonesia kalah di PBB dan mencabut Inpres nomor 2 tahun 1996 tentang pengembangan mobil nasional.
Perihal mobil nasional ini kembali mencuat setelah sebelumnya, perusahaan milik AM Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, menggandeng perusahaan otomotif asal Malaysia, Proton Holding Berhad, untuk mengembangkan mobil nasional (mobnas).
Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan MoU, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, pemimpin Proton Tun Dr Mahathir Mohamad, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno.
Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Selain dianggap tidak memperhatikan potensi yang dimiliki anak negeri, Jokowi pun dinilai telah melupakan mobil Esemka yang digadang-gadangnya, bahkan sedikit banyak menyumbang menaikan popularitasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
