REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sikap Presiden Jokowi yang belum memberikan kepastian tentang langkah kelanjutan setelah penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan dikritik keras.

"Jika BG sampai dilantik, maka masyarakat akan menilai Jokowi tidak konsisten dalam komitmennya memberantas korupsi," ujar pengamat hukum pidana Universitas Indonesia Topo Santoso, Ahad (8/2).

Seharusnya, imbuh Topi, Jokowi tidak mengingkari janji dan komitmen yang lantang ia suarakan saat kampanye untuk memberantas korupsi.

Melantik pemimpin yang diduga melakukan tindakan korupsi merupakan sebuah kemunduran negara. Apalagi, ujarnyam institusi Polri merupakan institusi yang juga bertugas memberantas korupsi.

“Jokowi harus bisa berfikir jernih dalam kasus Polri ini,” harap Topo.

Tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, dinilainya, bukanlah langkah mendiskreditkan lembaga kepolisian. Justru diprediksinya malah akan membawa Polri pada masa depan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Apalagi Topo melihat, masih banyak calon pemimpin Polri yang bersih dan tidak berstatus sebagai tersangka.

Dekan Fakultas Hukum UI ini juga menekankan agar Jokowi tidak terlibat dalam kepentingan politik yang mewarnai kasus Budi Gunawan dan kriminalisasi KPK.

“Bagaimanapun Jokowi harus mendengarkan suara rakyat, dan bisa mengambil keputusan tanpa intervensi pihak manapun,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika