REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Aria Bima mengatakan tidak masalah jika Indonesia memang menggandeng Proton Holdings Bhd untuk mengembangkan mobil di Indonesia. Hal itu sah-sah saja, asal perusahaan pelat merah Malaysia itu mau mengalihkan teknologi mereka sepenuhnya.

"Asalkan Proton mau melakukan alih teknologi mesin dan transmisi 100 persen," kata Aria, Sabtu (7/2). Selain itu, menurut dia seluruh komponen yang digunakan harus konten lokal tidak  hanya onderdil dan aksesoris, tapi juga mesin. Permodalan 100 persen juga seharunya milik Indonesia.

Hal tersebut menurutnya sulit dilakukan dengan perusahaan asal Jepang, Eropa, dan Korea Selatan. Mereka, kata Aria, hanya memberitahu cara membuat bodi mobil saja. Namun untuk pengembangan mesin tetap dirahasiakan.

Terkait apakah Proton bakal bersedia melakukan alih teknologi 100 persen, Aria memang mengaku belum tahu sampai ke sana. Namun jika itu tidak bisa dilakukan, pemerintah menurutnya lebih baik tidak bekerja sama dengan mereka. 

"Kalau Malaysia sampai tak mau alih teknologi maka tak usah mengajak mereka," kata Aria.

Seperti dilaporkan situs berita Malaysia Bernama, CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah dan CEO PT ACL Abdullah Mahmud Hendropriyno baru saja meneken nota kesepahaman, di Shah Alam, Malaysia, Jumat (6/2) .

Penandatangan itu disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, dan Komisaris Proton Tun Dr Mahathir Mohamad. Hadir juga, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno.

Disebut-sebut perjanjian ini merupakan upaya pemerintah Indonesia mengembangkan mobil nasional.

Namun kabar tersebut ditepis Menteri Perindustrian Saleh Husin. Husin membantah kerja sama itu disebut sebagai upaya menjadikan Proton sebagai mobil nasional Indonesia. "Itu tidak ada. Itu MoU murni bussiness to bussiness. Dalam rangka membuat visibility study untuk enam bulan ke depan," katanya kepada ROL, Sabtu (7/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika