REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad menyokong target pemerintah pusat menambah 10 persen produksi pangan nasional pada 2015. Meski begitu, Pemprov meminta agar pemerintah pusat bisa lebih optimal untuk mewujudkan hal tersebut dengan mengatasi masalah dan hambatan yang dialami daerah, termasuk Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menggambarkan salah satu hambatannya yakni, benih bantuan dari pemerintah. Ia menilai selama ini bantuan tersebut belum memenuhi prinsip enam tepat, yakni tepat waktu, jumlah,varietas, tempat, mutu dan harga. Sehingga, menurut dia, bantuan benih kurang berpengaruh secara nyata.
Selain itu, menurut Soekarwo, distribusi pupuk juga sering kali tidak sesuai kebutuhan, sehingga produktivitas tanaman tidak optimal. Begitu juga dengan lemahnya penanganan serangan hama penyakit, belum optimalnya penanganan panen dan pascapanen, serta rendahnya harga pokok pembelian (HPP).
Selain itu, Soekarwo menyampaikan, faktor ketersediaan air juga menjadi masalah penting.
“Contoh, untuk keperluan padi di seluruh Jatim membutuhkan 22,2 milyar meter kubik, sedangkan ketersediaan air sekitar 19,3 milyar meter kubik. Sehingga mengalami defisit air sebanyak 2,9 milyar meter kubik,” ujar Soekarwo dalam rapat koordinasi dengan Kodam V/Brawijaya di Surbaya, Kamis (5/1).
Soal ketersediaan air, Soekarwo menyampaikan, langkah kongkrit mengurangi defisit air direncanakan melalui pembangunan waduk-waduk.
“Ada sekitar 17 proyek pembangunan waduk yang sedang dan akan dibangun oleh Pemprov Jatim. Selain untuk mengaliri area pertanian, juga digunakan untuk menciptakan lahan baru untuk ditanami. Wilayah Lamongan, Gresik dan Bojonegoro yang biasanya terendam banjir akibat luapan Bengawan Solo, apabila pengerjaan waduk disekitar daerah itu selesai, maka bisa digunakan untuk lahan tanam, “ kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika