REPUBLIKA.CO.ID, WATES - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyarankan PT Angkasa Pura (AP) I dapat segera menyelesaikan persoalan yang timbul dalam rencana pembangunan bandara baru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Termasuk diantaranya menyiapkan alih profesi bagi warga yang lahannya terkena lokasi bandara.
"Kalau bisa setiap kepala keluarga (KK), misal anaknya jadi pegawai Angkasa Pura. Dengan demikian mereka masih tetap berada di wilayahnya," kata Menhub Ignasius Jonan saat meninjau lokasi Bandara Baru DIY di Kawasan Pantai Congot Kecamatan Temon, Kulonprogo, Kamis (6/2).
Dalam kunjungan tersebut, Jonan didampingi Direktur Utama PT AP I Tommy Soetomo dan sejumlah Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Bandara Baru DIY di Temon. Mereka disambut Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo dan jajarannya.
Mengingat keberadaan bandara baru di wilayah Kecamatan Temon begitu penting, Kementerian Perhubungan mendorong agar rencana mega proyek tersebut segera terealisasi.
"Kewenangan Kementerian Perhubungan adalah dibidang perizinan. Saya pikir untuk perizinan semuanya beres. Tinggal bagaimana menyelesaikan persoalan pengadaan lahan," ujar Jonan.
Menurut Menhub, realisasi pembangunan bandara baru tersebut semuanya tergantung dari kecepatan ketersediaan lahan.
"Kalau lokasinya sendiri sangat bagus untuk dibangun sebuah bandara, tapi semua tergantung PT AP I, termasuk soal anggarannya Menhub," ujar Jonan.
Sementara itu Tommy Soetomo mengatakan, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara baru di Temon sekitar 650 hekhtare (ha) dengan besaran biaya sekitar Rp 6 - Rp 8 Triliun. Saat ini, pihak AP I bersama tim pengadaan tanah sedang mengadakan konsultasi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
