Rabu 04 Feb 2015 21:20 WIB

Butuh Peran Masyarakat dan Pemerintah Atasi DBD

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Yudha Manggala P Putra
Fogging nyamuk dbd
Foto: Antara
Fogging nyamuk dbd

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa dibutuhkan peran masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi persoalan jumlah kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang terus meningkat.

Ketua Komisi IX DPR Indonesia, Dede Yusuf mengatakan, DBD disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang hidup dan berkembang di daerah yang kurang terawat seperti kumuh, padat penduduk, hingga barang-barang yang menampung genangan air.

Di pergantian musim seperti sekarang ini, kata dia, jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti tumbuh dan berkembang di tempat-tempat itu. Ini terlihat dari meningkatnya kasus DBD selama Januari hingga saat ini meningkat, bahkan beberapa daerah sudah mengalami kejadian luar biasa (KLB).

Untuk mencegah bertambahnya korban akibat DBD, ia meminta masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kemudian menjaga kebersihan lingkungan.

“Karena poinnya itu ada di tangan masyarakat. Hanya masyarakat atau pemilik rumah itu yang tahu dan bisa mencapai titik-titik lokasi tempat berkembangnya nyamuk dengan pengasapan (fogging), hingga gerakan 3M yaitu Menguras, Menutup, dan Mengubur,” ujarnya kepada Republika, di Kompleks Parlemen, di Jakarta, Rabu (4/2) sore.

Masyarakat juga diminta Dede untuk memperkuat stamina tubuh dengan memakan buah-buahan, vitamin C, dan jangan begadang. Selain perubahan perilaku masyarakat, ia menegaskan peran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah diminta menangani korban DBD akibat epidemi penyakit ini.

“Pemerintah daerah kalau perlu menambah bed di rumah sakit (RS) karena pasien DBD kan pasti membludak. Selain itu, perlu ada pemerataan suster,dokter di semua RS untuk menanganinya,” katanya.

Apalagi, ketika jumlah bed datambah, jumlah tenaga medis yang dibutuhkan juga meningkat. Tetapi, kata dia, kalau bicara tindakan preventif jauh lebih penting. Sehingga, pemerintah pusat harus menjalin kerja sama dengan lurah, rukun tetangga (RT) / rukun warga (RW) melakukan program fogging.

Pemerintah dinilainya harus memberikan bantuan fogging untuk daerah-daerah. Selain itu, ia meminta supaya oknum pemerintah ketika melakukan fogging tidak dicampur dengan air dengan jumlah banyak, sehingga fogging hanya banyak menghasilkan asap tanpa membunuh nyamuk. Selain itu, kata dia, sosialisasi 3M juga tidak kalah penting dilakukan masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement