REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke tiga negara yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina pada Kamis (5/2).
“Saya ada agenda pertemuan bilateral dengan Malaysia, Brunei, dan Filipina mulai besok. Tapi Senin (9/2) saya sudah kembali,” kata Presiden Jokowi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Darurat Narkoba Tahun 2015, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (4/2).
Dalam kunjungan tiga hari ini, Presiden akan disertai Ibu Negara Iriana, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurachman M Fachir sebelumnya mengatakan kunjungan ke tiga negara ini, merupakan kunjungan pertama resmi Presiden Jokowi ke negara sahabat.
Dalam kunjungan itu Presiden Jokowi akan diterima langsung oleh masing-masing kepala negara dan pemerintahan.
Selain bersilaturahmi, Presiden Jokowi akan membahas sejumlah hubungan bilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.
“Sebagian besar terkait masalah ekonomi, kerja sama ekonomi dan perdagangan. Kemudian termasuk masalah warga, kalau untuk Malaysia, Brunei seperti itu juga. Filipina juga seperti itu,” kata Fachir.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno, Senin (2/2) mengatakan, kunjungan kenegaraan Jokowi mengikuti tradisi yang telah berlangsung selama ini, menjaga hubungan dengan Malaysia.
“Kunjungan bilateral pertama (ke Malaysia) juga merefleksikan ikatan politik, ekonomi, budaya, dan emosional kedua negara,” kata Herman.
Herman Prayitno menambahkan, Presiden Jokowi diagendakan membahas kebijakan politik, ekonomi, dan budaya, yang sesuai bagi Malaysia.
Herman meyakinkan Malaysia dalam isu perbatasan maritim, Indonesia tidak memiliki niat untuk memperluas wilayah. Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin menginvasi atau merebut wilayah pihak lain.
Herman menyebut tidak akan ada perubahan kebijakan di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. “Tidak, karena semua Presiden mengikuti dasar kebijakan yang sama,” ujarnya.
Sedangkan isu pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, menurut Herman, Indonesia hanya ingin mengirim tenaga profesional seperti di sektor manufaktur dan pertanian.
“Kami ingin mengurangi jumlah pembantu rumah tangga karena sulit bagi kami untuk memantau,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika