REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA--Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memiliki pandangan yang sama soal lokasi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yakni harus di Tanah Papua.
Kepala Biro Humas Pemprov Papua FX Mote di Timika, Rabu, mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama seluruh bupati dan wali kota se-Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menemui Wapres Jusuf Kalla dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya seperti MPR, DPR dan DPD pekan lalu.
Pertemuan itu untuk memperjuangkan agar lokasi pembangunan smelter tembaga dan emas PT Freeport Indonesia berada di Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur.
"Kita berharap Presiden Jokowi seirama dengan Wapres JK. Itu yang dikemukakan oleh Gubernur Papua dalam berbagai kesempatan. Kita tetap menunggu keputusan DPR bersama kementerian terkait untuk menentukan dimana lokasi smelter Freeport dibangun. Intinya Pemprov Papua dan seluruh masyarakat Papua menolak keras kalau smelter Freeport dibangun di luar Papua," ujar Mote.
Pemprov Papua, katanya, menyambut positif dukungan Wapres JK dan pimpinan lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR dan DPD yang juga menghendaki agar industri smelter Freeport dibangun di Papua.
"Kami menyambut baik pernyataan Wapres JK bahwa dana yang dipakai untuk membangun industri smelter itu bukan uangnya pemerintah, tapi uangnya Freeport. Kalau demikian, mengapa pemerintah harus mempermasalahkan Freeport harus membangun smelter dimana? Freeport mau membangun dimana saja, itukan urusan dia," kata Mote.
Pemprov Papua, katanya, meyakini bahwa PT Freeport siap membangun industri smelter di Papua. "Freeport tahu diri dimana dia mengambil hasil. Karena selama ini dia mengambil hasil di Papua maka kewajiban Freeport untuk membangun industri smelter di Papua. Itu harapan Pemprov Papua dan seluruh rakyat di Tanah Papua," ujarnya.
Ia menambahkan Pemprov Papua akan terus memperjuangkan sekaligus mendorong PT Freeport membangun industri smelter di Papua dengan lokasi di Timika yang berdekatan dengan kawasan pertambangan PT Freeport kendati menghadapi beragam tantangan dan membutuhkan waktu hingga 5-6 tahun ke depan.
Gubernur Papua Lukas Enembe beberapa waktu lalu mengatakan Pemprov Papua akan melakukan berbagai terobosan untuk menjalin kemitraan dengan investor luar negeri agar bisa membangun sebuah pabrik pemurnian tembaga dan emas di Papua.
Pemprov Papua, katanya, akan menandatangani nota kesepahaman dengan Goldman Sachs, sebuah perusahaan perbankan Amerika Serikat, untuk membantu membiayai pembangunan pabrik smelter di Papua.
Ke depan, katanya, jika pabrik smelter sudah terbangun di Papua maka wajib hukumnya bagi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia untuk melakukan pemurnian tembaga dan emas yang diproduksinya itu di Papua.
"Wajib hukumnya bagi Freeport untuk melakukan pemurnian di pabrik smelter yang dibangun Pemprov Papua," ujar mantan Bupati Puncak Jaya itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
