REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan mendesak DPRD Jabar membentuk Kaukus Parlemen Lintas Partai urusan lingkungan. Karena, selama ini program-program pelestarian lingkungan dinilai kurang efektif. Khususnya, masalah pelestarian Sungai Citarum.

Pembentukan Kaukus ini, kata dia, diperlukan untuk mengawal legislasi terkait isu-isu lingkungan hidup agar sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, banyak mandat di tingkat daerah tidak sejalan dengan program Pemerintah Pusat.

"Karena daerah memiliki program sendiri dari implementasi yang dijalankan pada UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

Sementara menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Yod Mintaraga, kondisi Citarum menjadi tercemar disebabkan oleh banyak pihak yang berkepentingan di Citarum.

Merevitalisasi daerah aliran sungai Citarum, kata dia, sudah menjadi persoalan nasional yang sudah melibatkan banyak pihak. Namun, persoalan yang ada sangat kompleks.

Seperti, perilaku hidup masyarakat dan pihak yang berkepentingan termasuk dunia investasi, ternyata ikut menyumbang dampak semakin buruknya keadaan Sungai Citarum.

Karena itu, ia sangat mendukung dengan didirikannya Kaukus Parlemen urusan Lingkungan. Bahkan, DPRD dalam waktu dekat ini akan membahas penyempurnaan Perda Tata Ruang Wilayah. "Nanti akan menjadi pijakan bagi tata ruang dan mudah-mudahan Perda tersebut implementasinya akan dikawal sebaik-baiknya," kata Yod.

Yod mengakui, penyebab kerusakan lingkungan Sungai Citarum dikarenakan tidak berjalannya program yang dilakukan pemerintah. Namun, ia berharap langkah strategis yang dilakukan pemprov bisa dikawal.

Nantinya, kata dia berharpa, ada kerja sama yang berlanjut dan intensif dari semua pihak yang terlibat dalam pelestarian Sungai Citarum. Sehingga, masalah Sungai Citarum bisa diatasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika