REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hingga saat ini PDIP masih bersikeras untuk menjadikan Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri yang baru. Hal ini menurut para akademisi menimbulkan tanda tanya terkait motif apa yang mendasari hal itu.

Agung Baskoro, Peneliti dari Pol Tracking Institute menyatakan publik bisa curiga bila PDIP tetap bersikeras agar BG dilantik menjadi Kapolri yang baru. Hal ini, kata dia, bisa menimbulkan spekulasi jangan jangan ada kasus atau kepentingan yang lebih besar mengapa BG mesti dilantik.

“Lihat saja para tokoh PDIP seakan tak mendengar aspirasi penolakan pada BG yang berkembang di masyarakat,” ujarnya, Selasa (3/2). Dia menyebutkan hal ini bisa dilihat bagaimana beberapa politikus PDIP kompak menyerang KPK dan juga Jokowi pasca BG ditetapkan menjadi tersangka.

“Tokoh seperti Efendi Simbolon, Hasto kan sekarang menjadi vokal bersuara “menyerang” KPK dan Jokowi,” kata dia. Hal ini, baginya, menjadi simbol kalau pelantikan BG menjadi Kapolri adalah harga mati bagi PDIP.

Menurut Agung, PDIP harus segera melakukan konsolidasi dan pensolidan internalnya agar masalah BG ini tak berdampak pada elektabilitas partai tersebut. Jika tidak segera berbenah, menurut dia, bisa bisa PDIP “dihukum” oleh rakyat dengan tidak dipilih lagi di pemilu yang akan datang.

Penundaan pelantikan BG menjadi Kapolri berawal dari penetapan tersangka pada dirinya yang dilakukan oleh KPK. BG diduga terlibat dalam kasus rekening gendut menurut penyelidikan oleh KPK.

Satu hal yang membuat dilematis adalah BG sudah lulus fit and proper test yang dilakukan oleh DPR RI. Sehingga berdasarkan konstitusi, presiden harus segera melantik BG menjadi Kapolri.

Meski seperti itu di arus bawah masyarakat menyuarakan agar BG tidak dilantik menjadi Kapolri. Hal inilah yang membuat Jokowi dilematis dan belum kunjung melantik BG hingga saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika