REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi mengatakan Indonesia memiliki lima prioritas politik luar negeri Indonesia. Kelima hal itu didasarkan pada amanat presiden dalam rapat paripurna pada 27 Oktober 2015.
Lima hal tersebut adalah melindungi kedaulatan negara Indonesia, melindungi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, meningkatkan diplomasi ekonomi dan maritim, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional.
Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 200 juta orang dan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan, hasil kerja keras para diplomat Indonesia harus bisa dirasakan manfaatnya bagi rakyat Indonesia.
"Diplomasi Indonesia juga harus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan," ujar Retno dalam pembukaan Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI dengan Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri di Gedung Pancasila, Senin (2/2).
Diplomasi Indonesia dilakukan di tengah pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Situasi ekonomi dunia membaik tapi belum pulih sepenuhnya. Tantangan bagi stabilitas antara lain kejahatan transnasional.
Dalam acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Retno menekankan diplomat Indonesia tidak akan pernah menyerah. Diplomat dididik untuk menjadikan situasi sesulit apapun sebagai tantangan dan mencari titik temu masalah. Diplomat juga loyal kepada pemerintah, bangsa dan negara.
"Raker ini bertujuan menyelaraskan langkah dan strategi diplomasi Indonesia. Pembekalan akan diberikan oleh para menteri dan pemangku kepentingan terkait agar diplomat satu suara," kata Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
