REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon terancam tidak akan gajian pada Februari 2015. Sebab tidak ada bendahara APBD 2015 menyusul sakitnya Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno.

Karenanya, DPRD Jawa Barat meminta kepada stakeholder segera melunasi gaji PNS agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purbadewi mengatakan, bukan hanya gaji PNS yang terancam molor, gaji anggota dewan pun juga ikut menglami kemunduruan akibat sakitnya Ano.

"Harapannya persoalan ini bisa segera ditangani. Paling tidak ada langkah –langkah yang bisa segera diambil," kata Ineu saat dihubungi ROL, Ahad (1/2).

Ineu berpendapat, seharusnya Wali Kota bisa mendisposisikan Wakil Wali Kota ataupun sekretaris daerah untuk menyelesaikan persoalan–persoalan administrasi. Namun, kata dia, hal tersebut tidak dilakukan karena khawatir akan ada kesalahan–kesalahan administrasi.

"Oleh karena itu, saya telah meminta Komisi I untuk melihat seperti apa kondisi sebenarnya di lapangan. Ya namanya orang sakit kita tidak tahu, karena kan tiba-tiba," ujarnya.

Politikus PDIP itu juga telah meminta kepada Dewan Kota Cirebon untuk segera mengkaji persoalan ini. Apakah memang bisa diwakilkan atau tidak. Sebab, lanjut dia, apabila tidak dikaji dengan matang bisa menimbulkan masalah baru.

Ia pun meminta para PNS bersabar. "Ini hanya masalah waktu, supaya tidak ada kesalahan saat mengambil keputusan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika