REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Tanjung Benoa, Badung, Bali, Wayan Ranten, mengatakan masyarakat dan tokoh setempat meminta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menyetujui rencana revitalisasi Teluk Benoa. Bahkan ia siap berdialog dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk meyakinkan pentingnya revitalisasi tersebut.
"Kami meminta ketegasan sikap dari pemerintah, terutama pusat, yakni Bu Menteri Susi untuk menyetujui revitalisasi Teluk Benoa. Kami juga telah menyampaikan hal ini di acara simekrame (public hearing) antara gubernur Bali dan masyarakat, siang tadi," kata Wayan, Sabtu (31/1).
Ia menyatakan mendukung rencana revitalisasi. Karena banyak dampak negatif jika rencana itu tidak dijalankan.
Ia menjelaskan, ada empat poros sungai besar yang ujungnya mengalir ke Teluk Benoa. Sampah, limbah, dan lumpurnya berkumpul di Teluk Benoa.
"Bagaimana kalau mengendap dari tahun ke tahun, sedimentasinya akan semakin tinggi. Kalau sudah tinggi endapannya, mangrove tidak akan bertahan hidup. Selain juga ada pengiriman limbah rumah tangga, dan industri, yang nantinya makin banyak sarang penyakit di Teluk Benoa," ujar Wayan.
Dia mengatakan, pro-kontra soal revitalisasi sudah terlalu lama, hampir dua tahun. Karenanya, polemik sudah saatnya dihentikan. Apalagi masyarakat di Bali Utara, Selatan, Timur, dan Tengah, sudah sebagian besar setuju. Sekarang yang ditunggu adalah peran pemerintah pusat untuk ambil sikap tegas menyetujui revitalisasi.
"Pemerintah pusat harus segera ambil keputusan. Sebanyak 85 persen masyarakat Bali setuju atas revitalisasi. Saya harapkan pusat, tentukan sikap, apalagi perpres sudah turun, izin lokasi juga sudah," katanya.
Ia mengaku mewakili masyarakat di di Tanjung Benoa (Bali Selatan), untuk mendukung revitalisasi. Demikian juga Bali Utara dengan tokohnya Mangku Wibawa, Ketua Pecalang Dukuh Sakti Bali. Di Bali Tengah ada Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus Made Subudi, dan Lanang Sudire mewakili Bali Timur.
"Seharusnya dengan sudah adanya perpres dan izin lokasi, bu menteri sudah bisa beri izin lingkungan. Apalagi bu menteri sudah ke lapangan. Rencana revitalisasi ini sudah sangat lama tertunda-tunda, padahal sangat penting bagi masyarakat Bali," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika