REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi jaminan penguatan fungsi antara Polri dan KPK. Permintaan tersebut dikatakan sebagai salah satu inti dari pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Sekrertaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, spekulasi politik pindah haluan antara presiden dan KMP bukan bagian dari pembicaraan keduanya. Bahkan, kata dia, pertemuan tersebut sebenarnya jauh dari agenda politik.

"Keduanya bertemu dalam rangka olah raga silat. Jauh sekali dari politik. Apalagi soal KMP dan KIH," kata Ahmad, saat dihubungi, Sabtu (31/1). Namun, dikatakan dia, dalam perjumpaan tersebut, memang berbarengan dengan konstelasi politik tinggi akibat perselisihan Polri dan KPK.

Dikatakan Ahmad, sikap KMP soal kisruh baru dua lembaga penegak hukum itu sudah terang. Kata dia, KMP menghendaki agar kepolisian dengan fungsinya, harus taat dengan asas dan tanggung jawab serta tak masuk ke dalam arena politik.

Demikian juga terhadap KPK. Sikap Prabowo, dikatakan dia sudah jelas agar lembaga antirasuah itu semakin kuat dengan fungsi-fungsi pemberantasan korupsinya. Dan tetap, dikatakan dia, tak bisa dijadikan lembaga penyandera politik.

"Sikap ini yang disampaikan pak Prabowo kepada pak Jokowi di pertemuan itu," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika