REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengguna Bus Trans Jakarta Trans Jakarta tidak setuju dengan rencana kebijakan kontroversial Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama. Kebijakan tersebut akan memperbolehkan kendaraan pribadi masuk jalur Transjakarta dengan syarat membayar tarif yang telah ditentukan.

Menurut wanita yang berprofesi sebagai akuntan publik, Miftahul Khairati (24), kebijakan tersebut akan mengganggu kelancaran lalu lintas Bus Trans. "Kita mau naik Busway itu supaya cepat dan tidak terganggu kendaraan lain. Kalau ujung ujungnya ada kendaraan pribadi masuk, bukan jalur khusus lagi dong," tutur wanita yang akrab disapa Ii itu, Sabtu (31/1).

Menurut dia, pengguna kendaraan pribadi justru harus dipaksa ikut naik Transjakarta. Bukan justru diberikan ruang spesial seperti ini.

Meskipun Ahok menyebutkan uang dari kendaraan pribadi itu akan digunakan untuk pengadaaan armada bus gratis, Ii tetap tidak setuju. Karena tarif Transjakarta seharga Rp 3.500 pun sudah cukup murah, dan tidak perlu bus gratis.

Ia pun merasa tidak begitu percaya dengan transparansi pengelolaan dana bus gratis nantinya. "Uang setoran mobil itu juga susah dikontrolnya, tidak transparan. Boro-boro masuk ke kas negara, kalo masuk ke kantong petugas kan percuma," ungkapnya.

Senada dengan Ii, Mega (23) pun mengungkapkan hal yang sama. "Tidak setuju. Nanti macet juga, lagi. Kita pake busway kan pengen cepet. Kalau seperti itu macetnya nanti bakal parah," kata wanita karyawan Kantor Akuntan Publik itu memaparkan pendapatnya.

Ia tetap tidak setuju meskipun uang hasil masuk kendaraan pribadi ke jalur busway akan digunakan untuk pengadaan Bus Gratis. Sebagai pengguna setia Bus Trans Jakarta, Fattima Bona (23) pun tidak setuju dengan kebijakan Gubernur DKI. Menurutnya jika kebijakan tersebut dijalankan orang-orang akan terobsesi membeli kendaraan pribadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika