REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil keputusan soal pelantikan Kapolri.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, presiden tak seharusnya mengabaikan hak-hak konstitusi Komjen Budi Gunawan yang sah telah disetujui untuk menjabat Kapolri.
"Menjadi kewajiban konstitusional bagi presiden untuk melantik (Budi sebagai) Kapolri," kata Hasto, Jumat (30/1) dini hari, di Jakarta.
Kata dia, sebenarnya tak ada alasan bagi presiden untuk menunda pelantikan bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu untuk menduduki kursi kepemimpinan Polri.
Sebab, diterangkan Hasto, mekanisme ketatanegaraan penunjukkan Budi sebagai Kapolri sudah benar. Diungkapkan, Jokowi, sebagai kepala negara adalah pemegang mandat dalam undang-undang untuk penunjukan Kapolri.
Penunjukan itu, pun sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) RI di paripurna. Itu artinya, sambung Hasto, tak ada satu pun kecacatan dalam penunjukan Budi sebagai Kapolri.
Hanya saja, Hasto mengakui, pertimbangan presiden merangkul banyak pihak untuk memutuskan nasib jenderal bintang tiga itu.
Namun, apa pun usulan dari banyak tokoh, presiden seharusnya tetap menjadikan undang-undang dasar sebagai pijakan hukum mengambil keputusan.
"Jadi, mengurus negara ini sebenarnya tidak terlalu rumit kalau (presiden) sekiranya memutuskan atas dasar aturan perundang-undangan," ujar dia.
Hasto pun mengkritik keputusan tim sembilan yang dinilainya bukan lembaganegara yang punya hak dan kewenangan untuk memutus nasib Budi. "Bolanya ada di presiden," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, kebingungan presiden menentukan sikap atas Budi adalah wajar. Sebab, dukungan politik dari partai pengusungnya bertentangan dengan apa yang diinginkan.
Namun, kata Edhy, presiden tak perlu berlama-lama mengambil sikap. Sebab kata dia, penundaan jabatan Kapolri akan mengganggu keberadaan institusi tersebut. "Apa pun keputusan presiden, Gerindra memutuskan tetap memberi dukungan," jelasnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika