REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di lahan milik PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur. Namun, rencana pembangunan itu ditentang keras oleh pemerintah provinsi Papua.

Wapres Jusuf Kalla pun mengatakan pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia harus dilakukan di sekitar Papua. Pemerintah pun sejak awal telah meminta PT Freeport untuk melakukan pembangunan di tanah Papua. 

"Sejak awal kita minta itu di Papua, masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah tetapi Freeport. Jadi Freeport sekarang diminta membangun smelter, ya harus begitu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (30/1). 

Namun, kata JK, untuk membangun smelter di tanah Papua masih terkendala aliran listrik. "Iya dibangun di sana, kendala pembangunan di sana itu listrik," tambahnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penggunaan lahan seluas 60 hektare dengan Petrokimia Gresik. JK menilai, penandatanganan MoU tersebut tak akan memberi pengaruh. "Hanya MoU tanah, boleh saja semua orang membuat Mou tanah," katanya.  

Kamis (29/1), Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Ia menyatakan penolakan pemerintah provinsi Papua terhadap rencana PT Freeport yang akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. 

Bahkan, ia mengancam akan mengusir PT Freeport Indonesia dari tanah Papua jika Freeport tak mau membangun smelter di Papua. Karena masyarakat Papua disebut tak akan maju jika seluruh industri di bangun di luar Papua. 

Lukas menyatakan, pemerintah daerah akan bertanggung jawab terkait masalah lahan. Sedangkan untuk masalah listrik akan menjadi tanggung jawab PT Freeport. Papua pun memiliki potensi air Romuka yang besarnya hingga 600 megawatt. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika