REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Islah antara dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya masih jauh panggang dari api. Hari ini, Kamis (29/1), kubu Djan Faridz menjebol kantor DPW PPP Jatim di Jalan Kendangsari 36, Surabaya, yang digembok. Massa menumpuk di halaman dan belum berhasil masuk ke dalam gedung yang dikunci.
Upaya pendudukan tersebut dilakukan setelah Djan Faridz bersama Suryadharma Ali (SDA) berencana mengadakan pertemuan dengan sejumlah ulama dan tokoh di kantor DPW PPP Jatim. Selama ini, baik Djan Faridz maupun SDA tidak bisa konsolidasi di Jawa Timur. Berbeda dengan Romahurmuziy yang sudah melakukan banyak kegiatan di Jatim, mulai Muktamar VIII, Rapimwil, silturahmi Ulama, Rakorwil, dan orientasi anggota DPRD se-Jatim.
Sejak sebelum Muktamar VIII, SDA membuat DPW tandingan dengan menunjuk Mujahid Anshori sebagai Ketua DPW PPP Jatim. Upaya pendudukan tersebut dipimpin langsung Masykur Hasyim, Ketua DPP kubu Djan Faridz dan Muhammad Mahfudl, mantan anggota DPR yang juga Wakil Sekjen kubu Djan Faridz. Kantor tersebut selama ini digunakan oleh Ketua DPW PPP Jatim Musyafa Noer dan Sekretaris DPW Norman Zein Nahdi.
Upaya pendudukan tersebut berlangsung sejak Rabu (28/1) petang, dengan mengirim sejumlah orang tak dikenal. Mereka berdalih mau menggunakan kantor DPW untuk kegiatan Djan Faridz-SDA.
Ketua DPW PPP Jatim Musyafa' Noer langsung berkoordinasi dengan jajaran pengurus, ulama, kader dan simpatisan PPP. Mereka semua menolak kegiatan-kegiatan ilegal digelar di kantor DPW. Selanjutnya, DPW PPP Jatim berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menghalau upaya pendudukan tersebut. Namun, pagi hari sekelompok orang kembali menduduki kantor DPW PPP Jatim dengan menjebol pagar, meskipun belum masuk ke dalam gedung dan hanya berkumpul di halaman.
"Sampai dini hari kantor DPW masih diduduki. Kita minta mereka secara baik-baik untuk keluar, karena yang berhak mengendalikan kantor DPW adalah pengurus yang sah," kata Sekretaris DPW PPP Jatim, Norman Zein Nahdi, dalam rilis yang diterima Republika, Kamis (29/1).
Upaya pendudukan tersebut disayangkan kalangan ulama PPP. Sebab, cara-cara premanisme tersebut menodai semangat islah yang sedang ditempuh. "Kami menyesalkan dan mengecam cara-cara peremanisme ini. Upaya islah telah ternodai, sekarang siapa yang tidak serius untuk islah?" kata KH Baharuddin, pengasuh Ponpes Buhurul Fawaid, Sumenep, Madura.
Kecaman serupa disampaikan Ketua LPI Tarbiyatussibyan, Banyuwangi, KH Amiruddin. Menurutnya, upaya pendudukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. "Kami prihatin dengan kejadian ini. Seharusnya, yang ilegal itu tidak membuat kisruh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika