REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menilai Presiden Joko Widodo seperti terombang-ambing dalam kisruh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya hal itu lantaran Jokowi tidak bersikap tegas.

"Jokowi seperti terombang-ambing, meskipun tidak bisa bebas karena banyak partai pendukung, namun tentu saja harus bersikap tegas," ujar Nasir ketika dihubungi ROL, Selasa (27/1) malam.

Nasir mencontohkan, pelantikan Budi Gunawan (BG) yang terkatung-katung sampai saat ini. Menurutnya itu salah satu bentuk ketidaktegasan Jokowi. Teguran yang dilayangkan Jokowi terhadap KPK maupun Polri saja kata dia, belum cukup. Telebih dalam hal pelantikan BG juga seharusnya Jokowi bisa lebih tegas.

"Pelantikan BG seharusnya tidak ditunda-tunda seperti sekarang,” kata dia.

Poltisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, ketidaktegasan Jokowi tersebut justru tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, malah hanya akan menambah masalah baru.

Seperti diketahui, hubungan antaa institusi Polri dan KPK tengah memanas. Hal tersebut berawal sejak KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan, yang merupakan calon tunggal Kapolri menjadi tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Pascapenetapan Budi Gunawan menjadi tersangka, Polri kemudian juga menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjadi tersangka dengan tuduhan mengarahkan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di MK.

Presiden Jokowi pun belum memberikan keputusan apapun terkait kisruh Polri dan KPK. Ia hanya menyarankan agar kedua institusi menyelesaikan proses hukum yang melibatkan anggotanya, tanpa adanya kriminalisasi dan intervensi dari luar. Jokowi juga membentuk tim independent yang terdiri dari sembilan orang untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika