REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menginginkan agar "seafood" atau makanan ikan laut dapat dijadikan sebagai komoditas strategis nasional, mengingat besarnya potensi budi daya perikanan RI.
"Saya menyarankan ke DPR, harusnya ikan dan seafood dijadikan komoditas strategis," kata Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (27/1).
Dengan dijadikan sebagai komoditas strategis, menurut Rokhmin, maka pihak otoritas dinilai juga akan mau membangun lembaga seperti Bulog untuk sektor kelautan dan perikanan.
Lembaga seperti Bulog perikanan dinilai juga penting, apalagi mengingat potensi beragam komoditas budi daya perikanan di Indonesia diperkirakan bisa mencapai hingga 60 juta ton. Terkait saat ini, ia menilai masih belum ada kejelasan dalam program bidang budi daya perikanan, misalnya, dalam hal komoditas udang.
Berbagai isu yang harus dipaparkan dengan jelas, ujar dia, antara lain terkait pengembangan udang vaname dan program tambak intensif di berbagai daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, program kerja Menteri Susi Pudjiastuti masih belum fokus di bidang perikanan budi daya, tetapi lebih fokus untuk mengurusi bidang perikanan tangkap.
"(Program kerja) lebih banyak mengupas perikanan tangkap," kata Herman Khaeron dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Herman Khaeron, program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk budidaya perikanan masih belum terihat secara spesifik.
Politisi Partai Demokrat itu mencontohkan, dalam budidaya udang masih belum terlihat kejelasan mengenai pengembangannya. "Apakah spesifik mengembangkan udang vaname atau kembali ke udang windu," tanya Herman.