REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjiatno yang menyebut rakyat tak jelas saat memberikan dukungannya kepada KPK menuai kontroversi.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo pun telah menegur Menteri Tedjo terkait pernyataan yang dilontarkannya.

“Tentu presiden sudah memberikan suatu nasihat-nasihat, suatu apa itu agak diluruskan yang baik, istilah-istilah yang katakanlah mungkin terlalu dipahami tidak sesuai tentu jangan dipergunakan. Saya juga sudah memberikan pandang ke pak Tedjo untuk memakai istilah-istilah yang lebih sesuai lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (27/1).

Akibat pernyataan menteri dalam kabinet Jokowi belakangan ini, pemerintahan Jokowi-JK pun disarankan untuk segera mengevaluasi kinerja para menterinya. Saran ini disampaikan oleh sejumlah pihak seperti Center for Strategic International and Studies (CSIS) serta Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut evaluasi kinerja para menterinya dapat dilakukan kapan saja. "Tidak 100 hari, kapan pun dia selalu dievaluasi," kata JK.

Lanjut JK, hingga saat ini pemerintah pun belum berencana untuk merombak kembali susunan menteri dalam kabinetnya. Menurutnya, perombakan para menteri masih terlalu cepat. "Belum. Masa 100 hari langsung reshuffle," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi pernyataan menteri dalam pemerintahan Jokowi-JK yang justru memperkeruh suasana saat ini. Seperti penyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy yang menyebut 'rakyat nggak jelas' saat memberikan dukungannya terhadap KPK usai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika