REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mengusut kasus korupsi yang melibatkan calon kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. Baru-baru ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri terkait sengketa pilkada pada 2010.
Penangkapan atas Bambang Widjojanto dinilai beberapa pihak tak etis serta sarat dengan kepentingan politis. Kepolisian juga menyatakan bahkan ada yang menilai bahwa ada hal yang diinginkan Polri karena ada kasus tertentu yang saat ini sedang ditangani KPK.
Terkait penilaian tersebut, kepolisian membantah dan menegaskan penangkapan Bambang Widjojanto kemarin murni sebuah bentuk penegakkan hukum.
"Apakah dilarang sebuah kejadian diproses pada saat ada proses lain yang menjadi perhatian publik?" ujar Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie di Cikini, Sabtu (24/1).
Sompie juga menegaskan, Polri tidak mengaitkan penanganan kasus Bambang Widjojanto dengan upaya bargaining atau tawar-menawar. Kepolisian mengklaim betul-betul murni menangani kasus Bambang Widjojanto.
Dengan ditanganinya kasus ini, Polri berharap dapat menunjukkan kepada masyarakat yang melapor tentang tuntutan keadilan hukumnya bahwa tuntutan tersebut betul-betul dijembatani dan ditindaklanjuti.
Sompie menyatakan penanganan kasus Bambang Widjojanto dapat menjadi contoh bagi polda maupun polres di Indonesia. Bahwa tidak perlu berlama-lama dalam menangani sebuah kasus yang buktinya sudah lengkap.
Penanganan kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bahwa pihak kepolisian harus tegas dalam menegakkan hukum sekaligus proporsional dengan tidak mengesampingkan etika hukum.
"Penanganan kasus seperti ini harus menjadi bagian yang dipedomani oleh seluruh Polda, ada 31 Polda, kemudian 452 Polres se-Indonesia," jelas Sompie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
