REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Jajaran Polwan di Bali tidak ada yang mau berkomentar soal Peraturan Kapolri tentang Jilbab Polwan. Mereka beranggapan hal itu adalah urusan atasan dan mereka tinggal melaksanakan saja.

"Kenapa sih jilbab polwan saja yang dimasalahkan. Kok istansi lain nggak diutak-atik," kata salah seorang Polwan berpangkat Komisaris Polisi di Bali, Ismi.

Kepada Republika di Denpasar, Kamis (22/1), mulanya Ismi memandang negatif pertanyaan wartawan Republika soal jilbab polwan.

Namun setelah dijelaskan, di luar Bali justru banyak polwan yang menunggu kepastian hukum untuk berjilbab, Ismi kembali megatakan sebagai bawahan, dia menunggu saja kebijakan atasan.

Sementara itu dihubungi terpisah, anggota Polwan lainnya yang tidak mau disebutkan jati dirinya mengatakan, masalah jilbab polwan tidak terpengaruh dengan pergantian Kapolri.

Karena, kata sumber, berdasar info yang diperolehnya dari sesama Polwan yang bertugas di Mabes Polri, surat tentang jilbab sudah selesai dan telah ditandatangani saat Jenderal Sutarman menjabat Kapolri.

"Kami tinggal menunggu saja, kapan waktunya. Semoga bisa lebih cepat, apalagi anggaran sudah turun," katanya menerangkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika