REPUBLIKA.CO.ID, KOTA TANGERANG --- Di tengah wacana pelarangan Tenaga Kerja Asing (TKA) kategori profesi guru dan dosen teologi agama, Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang justru mengharapkan semakin banyak kehadiran guru asing yang mengajar di Kota Tangerang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Yati Rochayati menilai larangan TKA oleh Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merupakan langkah mundur dalam sistem dan budaya pendidikan modern.
"Jelas kami (Kota Tangerang) tidak mau ketinggalan, sementara kota maju di negara lain justru sampai ada barter tenaga pengajar," tutur Yati Rochayati kepada Republika di kantor DPRD Kota Tangerang, Kamis (22/1) sore.
Menurut Yati alasan Kemenaker untuk melakukan pencegahan penyebaran radikalisme, dengan melarang guru dan dosen agama, kata Yati, tidak masuk akal.
Sebab, kata Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Kota Tangerang itu, penyebaran radikalisme bisa juga melalui tenaga kerja asing yang bekerja di sektor industri.
"Memangnya mereka tidak bisa, bagaimana kalau tenaga kerja asing (TKA)-nya itu adalah petinggi-petinggi perusahaan, yang memiliki pengaruh juga sama bawahannya," tutur Yati menerangkan.
Bahkan, menurutnya, bila harus ada pembatasan TKA pun semestinya Kemenaker melakukan pembatasan terhadap TKA industri. Hal ini, kata Yati, sebagai upaya untuk mencegah dominasi TKA.
Karena itu, Yati berharap, Kemenaker tidak merealisasikan aturan tersebut. "Di Tangerang, kalau kehadiran para mentor untuk peningkatan kualitas kenapa tidak?" ungkap Yati menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
