REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dualisme kepengurusan membuat partai politik bersaing untuk dapat maju di pemilihan kepala daerah nanti. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi wasit bagi dua kubu kepengurusan.

Sekretaris Jenderal PPP hasil muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah mengungkapkan akan ada kebersamaan dalam pilkada di Partai berlambang Ka'bah ini. Sebab, hal ini juga berlaku di fraksi DPR RI.

Kalau masing-masing kubu tetap pada pendiriannya, justru akan berakibat adanya penghilangan hak PPP di Pilkada. Jadi harus ada islah dalam menyongsong Pilkada ini. "Sidang silakan terus, tapi terkait Pilkada harus ada kebersamaan," kata Dimyati di kompleks parlemen, Kamis (22/1).

Dimyati menambahkan, kalau masing-masing masih tetap bertahan dalam klaim kebenarannya, akan merugikan PPP di Pilkada. Sebab, kalaupun salah satu kubu dinyatakan sah oleh KPU dalam keadaan berselisih, akan mengurangi jumlah suara saat pemilihan. Jadi, siapapun yang dinyatakan sah, kalau tidak ada islah maka tetap akan rugi.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini menambahkan, dirinya sudah menjalin komunikasi dengan kubu PPP kepengurusan Romahurmuziy (Romi). PPP sudah mengantongi beberapa nama yang akan direkomendasikan untuk maju dalam Pilkada nanti.

Selain itu sudah banyak nama yang mengajukan diri untuk direkomendasikan maju dalam bursa Pilkada. Namun, Dimyati mengaku belum mau menjelaskan nama-nama yang akan dimunculkan dalam bursa Pilkada itu.

"Saya belum bisa menyebutkan nama-nama karena merekapun meminta dukungan ke partai lain, bukan hanya PPP," imbuh Dimyati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika