"Tahun ini tidak ada lagi toleransi, kalau sampai kami temukan BUMD yang usahanya tidak bertumbuh dan tidak lagi menyumbang pendapatan daerah, maka lebih baik dibubarkan saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Jakarta, Kamis (22/1).

Namun menurutnya, hingga kini pemprov masih belum dapat memastikan berapa banyak BUMD yang tidak lagi berkembang dan menguntungkan Pemprov DKI. "Oleh karena itu, kami harus nelakukan evaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui BUMD apa saja yang kira-kira sudah tidak berkontribusi lagi untuk Pemprov DKI. Setelah itu, baru kami ambil langkah selanjutnya," ujar Saefullah.

Saefullah menuturkan evaluasi tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemetaan terhadap kinerja seluruh BUMD terkait rencana penggantian jajaran direksi BUMD DKI pada tahun ini. "Sebelum rencana penggantian jajaran direksi di tubuh BUMD DKI itu direalisasikan, kami melakukan pemetaan terhadap masing-masing BUMD terlebih dahulu," tutur Saefullah.

Dia mengungkapkan pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kinerja suatu BUMD secara keseluruhan, serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, selain melakukan pemetaan, kami juga akan mengevaluasi BUMD yang sering mengalami kerugian, mengingat Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) selalu kita berikan secara berkala," ungkapnya.