REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Bus sekolah di Kota Malang sudah mulai beroperasi. Wali Kota Malang Mochammad Anton, berhasil membuktikan bus sekolah tidak akan merugikan angkutan umum. Ada enam bus sekolah yang disiapkan, namun belum dioperasikan semua.
Pengoperasian bus sekolah sempat tertunda karena adanya penolakan dari kalangan sopir angkutan kota di wilayah setempat. "Padahal sama sekali tidak menganggu mikrolet, salah pahamlah mereka itu," kata Anton di Balaikota Malang, Rabu (21/1).
Anton mengatakan, bus sekolah hanya berjalan dari satu sekolah ke sekolah lain. Karena itu penolakan sopir angkot dianggap tidak berdasar, terutama yang berkaitan dengan kerugian. "Mereka kira di jalan-jalan kita naik turunkan penumpang," kata Anton.
Sebenarnya program bus sekolah ini sudah ditunggu oleh masyarakat, terutama wali murid dan pihak sekolah. Saat ini, baru satu sekolah di Cemoro yang menyatakan membutuhkan bus sekolah. Mereka masih menunggu pengajuan dari masing-masing sekolah yang membutuhkan.
Anton memahami ada sekitar 6 ribu keluarga sopir angkot yang resah. Namun di Kota Malang ada ratusan ribu warga yang ingin mendapatkan fasilitas bus sekolah. Soal kesepakatan antara pemerintah dan kalangan sopir angkot, Anton mengaku sudah meminta bantuan forum pimpinan daerah (Forpimda) agar pelaksanaan dan pengoperasian bus sekolah tidak ada hambatan.
"Tidak ada pertemuan lagi, nanti malah ngga ketemu," kata Anton.
Anton mengatakan bersamaan dengan pengoperasian bus sekolah nanti, mereka bakal mengeluarkan peraturan larangan siswa tanpa SIM membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Selain menurunkan angka kemacetan, adanya bus sekolah juga diharapkan mampu menekan angka kecelakaan bermotor siswa sekolah.
"Saya lihat ditelevisi siswa sekolah sudah ditilang, tinggal kita yang semakin gencar mempertahankan kebijakan ini," kata Anton.
Bus sekolah Kota Malang diluncurkan pada 29 Desember 2014 dan rencananya mulai dioperasikan pada 5 Januari 2015. Namun rencana itu ditunda karena ada penolakan dari kalangan sopir angkot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika