REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (backlog) di Indonesia telah mencapai 13,5 juta unit, kata Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono.
"Kebutuhan kita saat ini sebesar itu, namun nyatanya pemenuhan perumahan tiap tahunnya hanya sekitar 300-400 ribu unit," kata Maryono dalam seminar bertema "Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Rabu (21/1).
Menurut dia, dengan besarnya 'backlog' tersebut menjadi pertanda bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangatlah tinggi. Walaupun pertumbuhannya terkesan lambat, namun sebenarnya sektor properti perumahan pun memiliki potensi keuntungan yang tinggi.
"Permintaan sudah tinggi, tinggal bagaimana investor atau perusahaan pengembang bisa memenuhi kebutuhan yang tinggi tersebut," katanya menegaskan.
Kepada para peserta seminar ia mengatakan bahwa dari jumlah 13,5 juta unit rumah tersebut tidak semuanya harus dipenuhi atau dijadikan prioritas.
Menurutnya, kebutuhan utama perumahan ialah bagi 6,5 juta masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali, sedangkan 7,2 juta unit diperuntukkan bagi warga yang belum bertempat tinggal tetap.
"Oleh karenanya, BTN siap untuk menjadi integrator antara pihak pengembang dengan konsumen sebagi bentuk dukungan terhadap program satu juta rumah dari pemerintah," ujar Maryono.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan perumahan di Indonesia mencapai 13.526.000 unit.
Sebaran backlog tersebut ialah Pulau Sumatera 2.963, Jawa 7.794, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara 692, Kalimantan 805, Sulawesi 950, Kepulauan Maluku 139, dan Papua 183 unit.