REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berupaya mendapatkan data warga miskin yang valid dan akurat. Pasalnya, saat ini masih terjadi perbedaan dalam hal jumlah warga miskin di sejumlah instansi pemerintah.

Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, faktor perbedaan data menyebabkan banyak warga yang tidak masuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat.

"Fenomena ini disebabkan adanya indikator kemiskinan yang berbeda-beda dari masing-masing lembaga," ujar dia

Menurut Fahmi, data jumlah warga miskin bisa diperoleh dari sejumlah instansi. Misalnya Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Ke depan lanjut Fahmi, pemkot akan melakukan pendataan warga miskin satu pintu. Rencananya, lembaga yang akan mengelola data tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daeraha (Bappeda).

Langkah ini untuk mendapatkan angka pasti jumlah warga miskin yang ada di Kota Sukabumi. Sehingga harapannya ketika ada program bantuan dari pemerintah bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Termasuk di antaranya program layanan kesehatan yang digulirkan oleh pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika