REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa mayoritas atau sebanyak 69,78 persen publik (responden) berharap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memaksa Jokowi untuk tetap melantik tersangka korupsi Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Peneliti LSI, Ardian Sopa mengatakan pada dasarnya masyarakat tidak ingin tersangka korupsi memimpin institusi Polri. Sehingga masyarakat berharap agar Jokowi tidak meneruskan langkahnya melantik Budi Gunawan.
"Sebanyak 69,78 persen publik ingin supaya KIH tidak lagi menekan Jokowi melantik tersangka korupsi sebagai kapolri. Sedangkan sebanyak 23,60 persen publik mendukung supaya KIH tetap menekan Jokowi untuk melantik Budi," ujarnya saat pemaparan hasil survei LSI bertema 'Matahari Kembar Kapolri?', di Jakarta, Selasa (20/1).
Sementara sebanyak 6,62 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu apakah KIH harus tetap memaksa Jokowi supaya melantik Budi.
"Bahkan hanya dibawah 30 persen responden yang merupakan pemilih partai pengusung Jokowi seperti PDIP (28,2 persen), PKB (23,65 persen), NasDem (34,16 persen), dan Hanura (5,62) mendukung dia untuk melantik Budi. Mayoritas responden konstituen memang meminta supaya KIH tidak lagi menekan Jokowi supaya mengangkatnya," jelasnya.
Begitu juga dengan mayoritas responden pemilih partai Koalisi Merah Putih (KMP) ingin supaya Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak melantik Budi. Rata-rata pemilih partai hanya dibawah 30 persen yang ingin KIH menekan Jokowi tetap melantik tersangka Budi sebagai Kapolri.
Pengumpulan data survei dilakukan 17-18 Januari 2015 dengan menggunakan telepon pintar LSI, sehingga lebih efisien dan cepat dalam mengumpulkan data. Adapun metode sampling adalah multistage random sampling (sampel acak bertingkat).
Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif yaitu kelompok diskusi grup di tujuh ibu kota provinsi terbesar, tanya jawab secara mendalam, dan analisis media sosial.
"Sementara jumlah responden 1.200 orang dengan tingkat kesalahan (margin of error) 2,9 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika