REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menyatakan publik saat ini mengkhawatirkan adanya "matahari kembar" atau dua figur Kapolri dalam institusi Polri, menyusul keputusan Presiden Joko Widodo tak segera menunjuk Kapolri definitif.
"Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan telah disetujui oleh DPR, di satu sisi Jokowi telah mengangkat Wakapolri menjadi pelaksana tugas. Kalau tidak cepat ditentukan siapa Kapolri definitif, ini akan menjadi Kapolri 'Matahari Kembar' yang dikhawatirkan publik," kata peneliti LSI-Denny JA Ardian Sopa di Jakarta, Selasa (20/1).
Dia menyampaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI pada 17-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 63,50 persen responden menyatakan khawatir muncul 'Matahari Kembar' antara plt Kapolri dengan calon Kapolri yang sudah disetujui DPR namun belum dilantik.
Selain itu, 67,50 persen responden menilai menggantungnya penetapan Kapolri definitif, akan mengganggu soliditas Polri, sedangkan 58,30 persen diantaranya menilai bahwa hal itu juga menggambarkan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo.
Menurut Ardian, mayoritas responden atau 77,27 persen diantaranya mengusulkan agar Jokowi melibatkan KPK dalam proses ulang penetapan kapolri definitif.
"Jadi publik menginginkan agar Presiden Jokowi sesegera mungkin menetapkan Kapolri definitif dengan melibatkan KPK. Karena dalam penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, seolah Jokowi tidak konsultasi dengan KPK," ujar Ardian.
Komjen Pol Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Jokowi dari Kompolnas, yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Sejauh ini DPR RI melalui sidang paripurna sudah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sambil menunggu proses hukum di KPK.
Sementara ini, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas yakni Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
